Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pedoman penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial. Latar belakangnya adalah perlunya pemberian penghargaan negara atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta ketidaksesuaian Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 dengan kebutuhan saat ini.

Tujuan penganugerahan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memberikan pengakuan atas jasa di bidang kemanusiaan, mengangkat citra kesetiakawanan sosial, menginspirasi partisipasi dalam kegiatan sosial, dan membangun keberdayaan masyarakat melalui role model penerima penghargaan.

Peraturan ini mengatur tentang penerima penghargaan, persyaratan usulan, dan tata cara pengajuan usulan. Penerima penghargaan adalah seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang berasal dari berbagai kalangan seperti sumber daya manusia kesejahteraan sosial, kepala daerah, pendonor darah sukarela, anggota organisasi sosial/kemasyarakatan/lembaga kesejahteraan sosial, pelaku dunia usaha, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, akademisi, anggota organisasi profesi, atau pelaku media massa. Kegiatan yang dinilai meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial, yang dilaksanakan selama 5 tahun terus menerus dan berkesinambungan.

Persyaratan penganugerahan meliputi persyaratan umum (WNI, integritas moral, berjasa, setia, tidak pernah dipidana, berkelakuan baik), persyaratan khusus (berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hasilnya dirasakan masyarakat, menghasilkan inovasi, atau karya kemanusiaan berdampak positif), dan persyaratan administrasi (KTP, daftar riwayat hidup, pas foto, uraian jasa, surat rekomendasi, surat pernyataan, surat rekomendasi kepala daerah, surat keterangan dari organisasi terkait). Tata cara pengusulan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga, dinas sosial daerah, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia, atau media massa. Dibentuk tim penilai untuk memverifikasi dan memberikan pertimbangan kepada Menteri.

(-)

(-)