Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembentukan perwakilan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta di luar negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menempatkan tenaga kerja di luar negeri wajib membentuk perwakilan (Perwalu) di negara tujuan. Pembentukan Perwalu dapat dilakukan secara individu oleh PPTKIS atau secara kolektif oleh beberapa PPTKIS. Perwalu yang dibentuk harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan legalisasi dari Atase Ketenagakerjaan di negara tujuan. Tugas Perwalu meliputi pendataan, penyuluhan, pemantauan, penyelesaian kasus, dan fasilitasi komunikasi dengan keluarga tenaga kerja di Indonesia. Perwalu wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada berbagai pihak terkait. Standar operasional dan prosedur Perwalu ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja.