Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 2004

Peraturan ini mengubah: 1. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana, maka wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan wilayah Kabupaten Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Metro. 2. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka wilayah Kabupaten Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way Kanan. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri yang baru dibentuk ini akan berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Daerah hukum masing-masing pengadilan baru ini meliputi wilayah kabupaten terkait, dan pembiayaan operasionalnya akan dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. Penetapan kelas, tugas, fungsi, dan struktur organisasi pengadilan baru ini akan ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

1. Perkara pidana dan perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Metro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Metro. 2. Perkara pidana dan perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Metro, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Sukadana. 3. Perkara pidana dan perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. 4. Perkara pidana dan perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

(-)