Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 4 Tahun 2000

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dikenakan atas pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan tersebut.
2. Golongan Retribusi: Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi: Tingkat retribusi diukur berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Tata Cara Penetapan Retribusi: Penetapan retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Jika SKRD tidak dipenuhi, diterbitkan SKRD secara jabatan.
5. Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran, dengan rincian tarif yang berbeda untuk berbagai jenis alat dan layanan.
6. Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Masa Retribusi: Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwin.
8. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan: Diatur mengenai pendaftaran dan pendataan wajib retribusi.
9. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
10. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan.
11. Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan: Diatur mengenai pencatatan dan pelaporan SKRD dalam buku retribusi.
12. Tata Cara Penagihan Retribusi: Diatur mengenai penerbitan surat teguran jika terjadi keterlambatan pembayaran.
13. Keberatan Penetapan Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
14. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Diatur mengenai permohonan dan perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.