Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual serta penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Menteri Keuangan menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
2. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
6. LKPP dan LKPD terdiri atas LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.
7. Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional.

(-)

(-)