Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur penghimpunan dana perkebunan guna mendukung pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan dana bagi pengembangan usaha perkebunan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong pengembangan industri hilir, serta menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan. Penghimpunan dana dilakukan melalui pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Dana yang dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan. Badan Pengelola Dana dibentuk untuk mengelola dana tersebut, dengan tugas meliputi perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Badan ini juga bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kewajiban pungutan dan dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

• 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor.
• 2. Kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dapat dikenakan sanksi denda.