Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Juga dikenal sebagai: Permendikbud 38/2017 · Permendikbud No. 38 Tahun 2017 · Permendikbud Nomor 38 Tahun 2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Desember 2017Tanggal Penetapan:21 Desember 2017
Pariwisata & KebudayaanOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017
LokasiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal Berlaku27 Desember 2017
Tanggal Penetapan21 Desember 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan penetapan dinas penerima anggaran Tugas Pembantuan tahun 2017 dalam bidang kebudayaan. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016, yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan. Peraturan ini tidak mencakup ketentuan peralihan atau sanksi.

(-)

(-)