Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Juga dikenal sebagai: Peraturan BPOM 30/2025 · Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2025 · Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2025

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:3 November 2025Tanggal Penetapan:22 Oktober 2025
Kesehatan & FarmasiPerdagangan Dalam NegeriTeknologi, Media & Telekomunikasi

Informasi

TipePeraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
TemaPerubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring
LokasiBadan Pengawas Obat dan Makanan
Tanggal Berlaku03 November 2025
Tanggal Penetapan22 Oktober 2025
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Perubahan tersebut meliputi pengecualian peredaran obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, atau pangan olahan secara daring untuk penyerahan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik secara langsung dan terbatas pada penggunaan internal di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, obat dan makanan yang diedarkan secara daring wajib memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, mutu, gizi, label, penandaan, promosi, dan/atau iklan, serta memiliki izin edar sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan ketentuan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

(-)

1. Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Badan ini tidak menghilangkan ketentuan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.