Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui proses pengendalian yang integral pada seluruh kegiatan organisasi.

Penyelenggaraan SPIP diwajibkan bagi Menteri Koordinator dan seluruh pimpinan unit kerja, yang mencakup lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menteri Koordinator bertanggung jawab menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, melakukan penilaian risiko, serta menyelenggarakan kegiatan pengendalian yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas kementerian.

Untuk memperkuat efektivitas SPIP, peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, kementerian diwajibkan melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP melalui mekanisme penilaian mandiri dan penjaminan kualitas untuk memastikan pencapaian tujuan pengendalian organisasi.