Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Tabalong 1/2009 · Perda Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2009

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:19 Januari 2009
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
LokasiPemerintah Kabupaten Tabalong
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan19 Januari 2009
Tempat PenetapanTanjung

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2009 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong untuk Tahun Anggaran 2009. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan APBD ini merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. **Pendapatan Daerah:** Total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 585.726.430.265,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. **Belanja Daerah:** Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 665.119.699.349,00, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 3. **Pembiayaan Daerah:** Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp 85.893.269.084,00 dan pengeluaran sebesar Rp 6.500.000.000,00. Jumlah pembiayaan netto adalah Rp 79.393.269.084,00. Peraturan ini juga mengatur rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)