[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","96deee5d-d3cd-45b7-813c-e71389d0b216","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengadaan untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-07-30","effective_date","2026-08-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7e0b05aa-fa92-4650-925f-16683fea5547","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan untuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini menetapkan tata cara pengadaan untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Koperasi.

Substansi peraturan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab pelaku pengadaan, yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), Simpul KPBU, Panitia Pengadaan, Peserta, dan Penasihat Proses. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pengadaan Badan Penyiapan (baik melalui seleksi maupun panel) serta pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk proyek KPBU, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun oleh badan usaha. Selain itu, diatur pula mengenai jaminan pengadaan, pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta mekanisme pencegahan pertentangan kepentingan melalui pakta integritas.

","transitional_provisions","1. Pengadaan Badan Penyiapan dan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang sedang dilaksanakan dan telah memasuki kegiatan Prakualifikasi sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2025.\n2. Pembentukan panel Badan Penyiapan dan panel Badan Usaha yang sedang dilaksanakan dan telah memasuki kegiatan Prakualifikasi sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2025.\n3. Perjanjian KPBU, Perjanjian Badan Penyiapan, dan perjanjian Kontrak Payung yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa pengguguran peserta, pembatalan penetapan pemenang, atau penghentian proses pengadaan.\n2. Peserta yang memberikan data atau informasi tidak benar/palsu akan digugurkan dari proses pengadaan.\n3. Pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib menandatangani pakta integritas untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan persaingan usaha tidak sehat.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2026
ON
PROCUREMENT PROCEDURES FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE PROVISION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL PUBLIC PROCUREMENT AGENCY,

Considering :

that to implement the provisions of Article 40 of Presidential Regulation Number 38 of 2015 on Public-Private Partnerships in Infrastructure Provision;
that to adjust the substance of Regulation of the National Public Procurement Agency Number 1 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=96deee5d-d3cd-45b7-813c-e71389d0b216","actionData","errors"]