Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2022

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menciptakan pelaksanaan kerja sama yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk menata pola kerja sama antara unit pemrakarsa dengan mitra kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara unit kerja pemrakarsa dan mitra kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, yang dituangkan dalam naskah kerja sama. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban penyusunan naskah kerja sama, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan khusus bagi badan hukum yang terlibat dalam kerja sama, serta prosedur perencanaan dan penyusunan naskah kerja sama.