Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2005

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 7 Tahun 1998) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan kodifikasi dan peninjauan kembali.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah oleh seseorang atau badan. Obyek retribusi meliputi tanah, bangunan/gedung, alat-alat berat, dan barang/fasilitas lainnya milik Pemerintah Kabupaten. Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
2. Tata Cara Perijinan: Setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Golongan Retribusi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah.
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Untuk mencari keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, penyusutan, dan pemeliharaan.
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah.
7. Wilayah Pemungutan: Di Wilayah Kabupaten Demak.
8. Saat Retribusi Terutang: Pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Tata Cara Pemungutan: Tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Sanksi Administrasi: Dikenakan bunga jika tidak membayar tepat waktu.
11. Tata Cara Pembayaran: Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Tata Cara Penagihan: Mengatur penerbitan surat teguran.
13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Dapat diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan.
14. Tata Cara Penyelesaian Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.
15. Ketentuan Pidana: Mengatur ancaman pidana bagi yang merugikan keuangan daerah.
16. Penyidikan: Memberikan wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.