[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","9524c136-50d7-43d7-abe5-66974d951421","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keantariksaan","subject_matter","kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keantariksaan
2013
Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2013/No. 133, TLN No. 5435, LL SETNEG: 44 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Keantariksaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara serta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa posisi geografis wilayah Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan teknologi Keantariksaan dan sekaligus keunggulan komparatif yang berbasis ilmu dan teknologi bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya;\r\nbahwa peraturan perundang-undangan Keantariksaan saat ini belum mengatur secara terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Keantariksaan. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n kegiatan Keantariksaan; Penyelenggaraan Keantariksaan; pembinaan; Bandar Antariksa; Keamanan dan Keselamatan; penanggulangan benda jatuh Antariksa serta pencarian dan pertolongan antariksawan; pendaftaran; kerja sama internasional; tanggung jawab dan ganti rugi; asuransi, penjaminan, dan fasilitas; pelestarian lingkungan; pendanaan; peran serta masyarakat; dan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nTata cara dan mekanisme penjaminan keamanan teknologi-sensitif Keantariksaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai persyaratan dan tata cara kegiatan komersial Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi Lembaga diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara peluncuran Wahana Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Lembaga.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai kriteria dan persyaratan penangguhan, pembekuan, pencabutan, dan perubahan izin peluncuran diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan penggantian Kerugian akibat kecelakaan Penyelenggaraan Keantariksaan oleh Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 64 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur secara terpadu dan komprehensif mengenai Keantariksaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, mengoptimalkan kegiatan tersebut untuk kesejahteraan rakyat, serta menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Undang-Undang ini juga memberikan landasan hukum yang jelas dan menjamin Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peran Lembaga sebagai pelaksana utama. Kegiatan yang diatur meliputi sains Antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi, peluncuran, dan kegiatan komersial. Setiap kegiatan harus mematuhi ketentuan perizinan, pendaftaran, dan pelaporan yang ditetapkan. Undang-Undang ini juga mengatur kerja sama internasional, tanggung jawab dan ganti rugi, serta pelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi yang telah ada wajib dilaporkan pengoperasiannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.","sanctions","

1. Setiap kegiatan Keantariksaan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Keantariksaan yang karena kesalahannya mengakibatkan Kerugian, Penyelenggara Keantariksaan dikenai tuntutan ganti rugi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 35, Pasal 45 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 ayat (2), Pasal 56, atau Pasal 65 dikenai sanksi administratif.
3. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, denda administratif, pembongkaran bangunan, pencabutan izin, pembubaran korporasi atau badan hukum, larangan menduduki suatu jabatan, dan/atau pencabutan hak.
4. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan hasil penelitian yang bersifat sensitif dan dapat berdampak luas dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
5. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan peluncuran Wahana Antariksa yang dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi barang atau orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000.000,00.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2013
ON
AEROSPACE

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Aerospace is the space and its contents located outside the Airspace that surrounds and encompasses the Airspace and is a creation of God Almighty which is used for the greatest prosperity of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the geographical position of the Indonesian territory which stretches along the equator and is located between two continents and two oceans makes Indonesia a country that is dependent on the use of aerospace technology and at the same time has a comparative advantage based on science and technology for the advancement of civilization and the welfare of the Indonesian people in particular and mankind in general;
that the current aerospace laws and regulations have not been integrated and comprehensive and have not become a legal basis for the Implementation of Aerospace;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Law on Aerospace;

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 31 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

With Joint Approval
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

LAW ON AEROSPACE.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=9524c136-50d7-43d7-abe5-66974d951421","actionData","errors"]