[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","950ee32a-27f7-48d0-bb87-ec4d6312cb49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-01-13","effective_date","2026-01-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SERTIFIKASI - KELAPA SAWIT - USAHA BIOENERGI
2026
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 3, BN.2026(46)14 hlm; jdih.esdm.go.id
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c, Pasal 5 ayat (3) huruf c,\r\nPasal 13 huruf c, dan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025\r\ntentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sertifikasi Kelapa Sawit\r\nBerkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit. \n Dasar Hukum Permen ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th\r\n2024; PERPRES No. 169 Th 2024; PERPRES No. 16 Th 2025; PERMEN ESDM 12 Th 2025 \n Permen ini mengatur mengenai:\r\nPengaturan mencakup prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO usaha bioenergi kelapa sawit\r\nyang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketertelusuran rantai\r\npasok bahan baku, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut\r\ndijabarkan lebih lanjut dalam indikator dan parameter penilaian yang menjadi dasar\r\npelaksanaan audit sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi ISPO yang terakreditasi oleh Komite\r\nAkreditasi Nasional. Perusahaan bioenergi diwajibkan memiliki perizinan berusaha yang\r\nsah, sistem penelusuran bahan baku dengan model segregasi atau mass balance, serta\r\npenerapan pengelolaan usaha yang memperhatikan produktivitas, tanggung jawab sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.\r\nPeraturan ini juga mengatur tata cara permohonan sertifikasi, pelaksanaan audit,\r\npengambilan keputusan sertifikasi, masa berlaku sertifikat selama lima tahun, kewajiban penilikan berkala, mekanisme banding dan penanganan keluhan, perubahan dan transfer sertifikat, serta pemanfaatan Sistem Informasi ISPO. Selain itu, diatur pula pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan bioenergi yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi dan pemeliharaan standar ISPO. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2026. \n - \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan pendahulu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit. Setiap Perusahaan Bioenergi wajib melakukan Sertifikasi ISPO Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang menerapkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketertelusuran, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini diuraikan dalam kriteria yang mencakup perizinan berusaha, sistem penelusuran bahan baku (segregasi atau mass balance), aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses sertifikasi meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, audit (administrasi dan lapangan), dan pengambilan keputusan. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan ini juga mengatur mekanisme banding, keluhan, penilikan, perubahan, dan transfer sertifikat. Pelaksanaan sertifikasi dan pelaporan dilakukan melalui Sistem Informasi ISPO. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi.","transitional_provisions","Kewajiban Sertifikasi ISPO Usaha Bioenergi Kelapa Sawit bagi Perusahaan Bioenergi mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2027.","sanctions","Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Bioenergi yang tidak melaksanakan kewajiban. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis (diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender), denda administratif, dan/atau penghentian sementara dari kegiatan usaha. Jika peringatan tertulis tidak dipatuhi, dikenakan denda administratif. Jika denda tidak dibayar atau kewajiban tidak dipenuhi, dikenakan penghentian sementara kegiatan usaha atau usulan penghentian sementara kepada gubernur. Jika belum ada peraturan denda, sanksi penghentian sementara dapat langsung dikenakan setelah peringatan tertulis tidak dipatuhi. Sanksi penghentian sementara dapat dicabut jika kewajiban telah dipenuhi dan denda dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2026

CONCERNING

INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION

FOR PALM OIL BIOENERGY BUSINESS

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=950ee32a-27f7-48d0-bb87-ec4d6312cb49","actionData","errors"]