Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat. Kebijakan ini secara khusus membentuk empat desa baru di Kecamatan Jailolo Selatan, yaitu Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah, dan Desa Ratem. Pembentukan desa-desa ini didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya setempat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap desa baru memiliki wilayah yang berasal dari pemekaran desa induk. Desa Bobane Dano berasal dari sebagian wilayah Desa Biamahi, Desa Suka Damai dan Desa Hijrah berasal dari sebagian wilayah Desa Akeara, dan Desa Ratem berasal dari sebagian wilayah Desa Gamlenge. Peraturan ini menetapkan batas-batas wilayah untuk masing-masing desa baru. Kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta pengelolaan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk melaksanakan kewenangan desa, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing. 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(-)