[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","939c89bc-7216-4ec5-bfaf-bd62532b3a66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASURANSI-PERBANKAN
2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 11, LN.2023 (19)/16 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemisahan unit syariah, insentif dalam pemisahan unit syariah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menjadi entitas terpisah, yaitu Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pemisahan ini dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta, serta ekuitas minimum. Pemisahan harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2026, dan melibatkan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan, aset, liabilitas, dan ekuitas Unit Syariah kepada entitas baru. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk meminta pemisahan dalam rangka konsolidasi perasuransian.

","transitional_provisions","1. Permohonan persetujuan Pemisahan Unit Syariah yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan ini diundangkan, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mengajukan permohonan Pemisahan Unit Syariah sebelum Peraturan ini diundangkan namun belum memenuhi kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan pembatalan Pemisahan Unit Syariah.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.\n2. Denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 untuk pelanggaran penyampaian perubahan rencana kerja.\n3. Denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 untuk pelanggaran pengalihan portofolio kepesertaan.\n4. Denda administratif sebesar Rp500.000,00 per hari keterlambatan pelaporan, maksimal Rp100.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 11 OF 2023

CONCERNING

","pdf_url","/proxy/pdf?id=939c89bc-7216-4ec5-bfaf-bd62532b3a66","actionData","errors"]