[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","735a4399d78b912f0882df58a772b0f0-8c8cb98933245bb3","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=735a4399d78b912f0882df58a772b0f0,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_143":139},"regulationId","93087b70-7aa0-4711-a37b-4e0cc16e10e4","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_140":-5,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":96,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-01-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENEYELENGGARAAN - PERIZINAN - NON PERIZINAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2024 (2) ; 19 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan perizinan dan nonperizinan serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022; \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pendelegasian kewenangan; perizinan dan nonperizinan; manajemen penyelenggaraan; standar pelayanan dan standar operasioanl prosedur; skm; pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024. \n Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota DEpok Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 dicabut \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[97,103,107,111,115],{"_98":99,"_100":101,"_44":102},"text","PERDA Kota Depok No. 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135303/perda-kota-depok-no-3-tahun-2019","77b19a5b-e3f7-4feb-ae03-fbc3276bd3bf",{"_98":104,"_100":105,"_44":106},"PERDA Kota Depok No. 11 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/96883/perda-kota-depok-no-11-tahun-2017","dd27c094-c651-49d9-b99e-b9e438f7fb4b",{"_98":108,"_100":109,"_44":110},"PERDA Kota Depok No. 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166507/perda-kota-depok-no-15-tahun-2011","10307978-aca7-4b23-b4bb-bb4c46588347",{"_98":112,"_100":113,"_44":114},"PERDA Kota Depok No. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan, dan Pemotongan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282432/perda-kota-depok-no-22-tahun-2003","523f2f3a-a1d3-48c6-a46c-6d550c8574c1",{"_98":116,"_100":117,"_44":118},"PERDA Kota Depok No. 08 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277955/perda-kota-depok-no-08-tahun-2002","a63fcf3e-fda4-4d3b-9121-cf00084f9f81","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=93087b70-7aa0-4711-a37b-4e0cc16e10e4","notFound","actionData","errors"]