Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/SK/VI/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, seperti UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kebijakan ini mengatur proses penyelesaian kerugian negara melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan Perbendaharaan ditujukan kepada bendahara yang lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tuntutan Ganti Rugi ditujukan kepada pegawai negeri dan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian negara. Kebijakan ini juga mengatur pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang bertugas membantu Menteri Kesehatan dalam memproses penyelesaian kerugian negara.

(-)

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.