Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Latar belakangnya adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan peraturan tersebut. Ketentuan substansial mencakup: 1. Tugas jabatan, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. 2. Unsur dan sub unsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. 3. Uraian tugas jabatan masing-masing jenjang jabatan (Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, dan Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama). 4. Hasil kerja tugas jabatan Pengelola Kesehatan Ikan sesuai jenjang jabatan. 5. Penilaian angka kredit bagi Pengelola Kesehatan Ikan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan jenjang jabatannya. 6. Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama, dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. 7. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), target angka kredit minimal pertahun, dan sanksi. 8. Pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. 9. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, Tim Teknis, dan tugas Tim Penilai. 10. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. 11. Pemberhentian dan pengangkatan kembali. 12. Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan pangkat. 13. Uji kompetensi.

(-)

Pengelola Kesehatan Ikan akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut: 1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengelola Kesehatan Ikan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengelola Kesehatan Ikan yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Pengelola Kesehatan Ikan yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada angka VIII huruf B angka 1 dan angka 5 diberikan sanksi. 4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.