Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
1. **Pengelolaan SPBE:** Meliputi rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
2. **Manajemen SPBE:** Mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE.
3. **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
4. **Penyelenggara SPBE:** Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
5. **Percepatan SPBE:** Dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
6. **Pemantauan dan Evaluasi SPBE:** Bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
7. **Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain:** Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
8. **Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi:** Dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. **Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha:** Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
10. **Pembiayaan:** Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
di desktop Anda.