Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. 2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan.

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025.

Latar Belakang dan Tujuan:

RIPPARDA bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan daerah agar terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Visi RIPPARDA adalah mewujudkan Tangerang Selatan sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat dan digital yang cerdas, modern, dan religius.

Ketentuan Substansial:

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:

• Destinasi Pariwisata: Meliputi perwilayahan pembangunan destinasi, pembangunan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan), aksesibilitas, prasarana dan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi.
• Pemasaran Pariwisata: Meliputi pengembangan pasar wisatawan, citra pariwisata, kemitraan pemasaran, dan promosi pariwisata.
• Industri Pariwisata: Meliputi penguatan struktur industri, peningkatan daya saing produk, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan kemitraan usaha, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
• Kelembagaan Kepariwisataan: Meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Perwilayahan destinasi pariwisata terdiri dari 4 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), dan 31 Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD).

Arah kebijakan pembangunan meliputi perencanaan, penegakan regulasi, dan pengendalian implementasi. Strategi meliputi penyusunan rencana detail, regulasi tata bangunan dan lingkungan, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah.

(-)

(-)