Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora" (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 ); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Blora ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maksud dari penyertaan modal ini adalah untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh BUMD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah sumber pendapatan asli daerah, memenuhi modal dasar BUMD, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Besaran penyertaan modal daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 29.035.000.000,00 yang dialokasikan kepada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK Blora, PD. BPR “Blora”, PD. Wira Usaha Kabupaten Blora, dan PT. Blora Patra Energi. Penyertaan modal ini diberikan secara bertahap mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dengan alokasi tiap tahun sesuai dengan APBD. Sumber dana penyertaan modal daerah berasal dari APBD yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Seluruh laba/keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah, yang kemudian dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD, dengan dibantu oleh SKPD terkait.

(-)

(-)