Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/KPTS/TI.120/M/4/2019 Tahun 2019

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/KPTS/TI.120/M/4/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Pertanian Dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian

Juga dikenal sebagai: Kepmentan 267/KPTS/TI.120/M/4/2019 · Kepmentan No. 267/KPTS/TI.120/M/4/2019

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:2 April 2019Tanggal Penetapan:2 April 2019
Ketahanan Pangan & Pertanian

Informasi

TipeKeputusan Menteri Pertanian
TemaPendelegasian Kewenangan Menteri Pertanian Dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian
LokasiKementerian Pertanian
Tanggal Berlaku02 April 2019
Tanggal Penetapan02 April 2019
Tempat PenetapanJakarta

(-)

Keputusan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mendelegasikan kewenangan Menteri Pertanian dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral lingkup Kementerian Pertanian. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kewenangan yang didelegasikan meliputi:

  1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian:
    • Melakukan evaluasi barang/jasa yang diusulkan oleh sekretaris direktorat jenderal/badan.
    • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog Sektoral.
    • Memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral.
  2. Sekretaris direktorat jenderal/badan: Melakukan perikatan kontrak katalog elektronik sektoral dengan penyedia barang/jasa.

Para pejabat penerima delegasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan katalog elektronik sektoral kepada Menteri Pertanian. Katalog elektronik sektoral lingkup Kementerian Pertanian dikelola sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini, yang mengatur pengusulan jenis barang/jasa, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, monitoring dan evaluasi, serta perubahan kontrak katalog.

(-)

(-)