Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2000

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dengan tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilatarbelakangi oleh upaya memelihara nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

• Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Persatuan Pemuda (LPP), dan lembaga lain sesuai kebutuhan.
• Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
• Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
• Diatur mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus RT, RW, LPMD, PKK, dan LPP.
• Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
• Diatur mengenai tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban masing-masing lembaga kemasyarakatan.

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(-)