Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purworejo. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah adanya tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang perlu diatur pengelolaannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Nama, Subjek, dan Objek Retribusi: Retribusi dipungut dari setiap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
2. Tempat dan Waktu Pengenaan Retribusi: Retribusi dikenakan pada pengguna jasa di pelataran/halaman/lapangan parkir dan gedung/bangunan parkir pada saat menikmati jasa pelayanan.
3. Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan: Retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dan dipungut di wilayah daerah.
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Didasarkan pada jenis kendaraan, jumlah penggunaan, dan waktu penggunaan tempat khusus parkir.
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Untuk memperoleh keuntungan yang layak, beroperasi efisien, dan berorientasi pada harga pasar.
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan tarif untuk berbagai jenis kendaraan di pelataran/halaman/lapangan parkir dan gedung/bangunan parkir.
7. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak dapat diborongkan, dilakukan saat pelayanan diberikan dengan bukti penerimaan, dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah.
8. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran: Pembayaran dilakukan tunai di tempat parkir kepada petugas, dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah.
9. Penetapan dan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir: Lokasi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan tata ruang, keselamatan lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan. Pengelolaan dilaksanakan oleh Dinas atau pihak ketiga melalui kerjasama.

(-)

1. Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari kekurangan setoran. 2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.