Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

(-)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal ini memiliki beberapa poin penting:

1. Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait, khususnya di sektor perekonomian urusan pembangunan daerah tertinggal.
2. Ketentuan Substansial:
   • Ruang Lingkup: Pedoman ini mencakup jenis arsip, retensi (jangka waktu simpan minimal), dan keterangan terkait arsip sektor perekonomian urusan pembangunan daerah tertinggal.
   • Kewenangan: Pedoman ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
   • Jenis Arsip: Arsip yang diatur meliputi perumusan kebijakan, pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya, dan pengembangan daerah khusus.
   • Retensi Arsip: Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah lengkap. Retensi didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif, dengan pola 5 tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi, serta 10 tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan.
   • JRA: Pedoman ini digunakan untuk menyusun JRA substantif di bidang pembangunan daerah tertinggal bagi lembaga negara dan pemerintahan daerah. Retensi arsip merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan.

(-)

(-)