Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tahun 2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Juga dikenal sebagai: Peraturan OJK 10/POJK.05/2014 · Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:28 Agustus 2014Tanggal Penetapan:27 Agustus 2014
Perbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Otoritas Jasa Keuangan
TemaPenilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
LokasiOtoritas Jasa Keuangan
Tanggal Berlaku28 Agustus 2014
Tanggal Penetapan27 Agustus 2014
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

(-)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2014 ini bertujuan untuk menciptakan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel melalui sistem pengawasan yang efektif. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian tingkat risiko sebagai bagian dari manajemen risiko mereka. Penilaian ini harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan dapat diminta sewaktu-waktu oleh OJK. Penilaian tingkat risiko ini mencakup berbagai jenis risiko seperti risiko strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, asuransi, dan pembiayaan. Hasil penilaian ini harus dilaporkan kepada OJK dan digunakan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan penilaian risiko dan memberikan perintah tertulis atau tindakan lain jika diperlukan.

1. Penilaian tingkat risiko secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015 untuk posisi per 31 Desember 2014. 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015.

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban penilaian ulang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.