Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menjamin kepastian penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang peserta yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNSD, PPPKD, dan PNPNSD. Pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan perubahan data kepesertaan secara kolektif. Iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penganggaran, pemotongan, dan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan.

1. Penganggaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Perda APBD tahun anggaran 2020 yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020.
2. Perubahan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.
3. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan atas Perda tentang APBD tahun anggaran 2020, perubahan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020.