Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2026

Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup mekanisme penghitungan dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) atau Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dikalikan dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Peraturan ini juga mengatur pengecualian pajak bagi kendaraan berbasis energi terbarukan, serta memberikan perlakuan khusus berupa tarif pengenaan pajak yang lebih rendah bagi kendaraan angkutan umum yang dimiliki oleh Badan Hukum, serta kendaraan operasional milik pemerintah dan instansi tertentu.

Selain itu, diatur pula mengenai penyesuaian nilai jual bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, serta mekanisme penetapan nilai jual bagi kendaraan yang belum tercantum dalam lampiran peraturan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menetapkan dasar pengenaan pajak bagi kendaraan yang belum terdaftar secara spesifik dalam lampiran.