Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022, dengan tujuan untuk memperbarui pengaturan mengenai tarif layanan perizinan lalu lintas barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam agar sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai jenis dan tarif layanan terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Batam. Layanan tersebut mencakup Izin Usaha Kawasan, persetujuan pemasukan barang konsumsi, persetujuan pemasukan barang selain barang konsumsi, persetujuan pengeluaran barang, serta berbagai layanan perizinan lainnya seperti Importir Terdaftar, Eksportir Terdaftar, dan pemberian Rekomendasi. Tarif layanan yang ditetapkan bervariasi berdasarkan jenis layanan dan kategori usaha, sebagaimana dirinci dalam lampiran peraturan.

Pelaksanaan layanan dilakukan melalui sistem elektronik (i-boss.go.id) dengan kewajiban bagi Pengguna Jasa untuk mengunggah persyaratan dalam format PDF. Peraturan ini juga mengatur mekanisme evaluasi tarif yang dapat dilakukan setiap tahun oleh unit organisasi yang membidangi harmonisasi kebijakan strategis. Selain itu, diatur pula tata cara penagihan dan penyetoran pembayaran tarif melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, serta kewajiban pelaporan penerimaan dan pendapatan oleh unit organisasi terkait kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam.