Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2002

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. (-)

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio dan televisi siaran lokal di Kalimantan Tengah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta menciptakan kesempatan berusaha. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan radio dan televisi siaran lokal secara efisien dan efektif. Ketentuan substansial meliputi: - Penyelenggaraan telekomunikasi khusus radio dan televisi siaran lokal dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang bergerak di bidang penyiaran. - Penyelenggara wajib membangun sendiri jaringan dan dilarang menyewakannya kepada pihak lain. - Jaringan telekomunikasi dapat disambungkan ke jaringan lain sepanjang digunakan khusus untuk penyiaran. - Penyelenggaraan oleh badan hukum memerlukan izin Gubernur yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. - Izin dikenakan retribusi dengan tarif tertentu untuk televisi dan radio siaran lokal, serta rekomendasi teknis izin usaha radio dan televisi siaran skala nasional. - Biaya hak penggunaan frekuensi (BHP) dibayar setiap tahun. - Alokasi frekuensi radio ditetapkan untuk radio siaran (HF dan VHF) dan televisi siaran lokal berpedoman pada alokasi frekuensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. - Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan retribusi, pembayaran, dan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1. Setiap surat izin yang telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, pasal 4 ayat (2), pasal 5, pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Pelanggaran terhadap setiap larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini oleh para pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan oleh Gubernur setelah diberi peringatan tertulis.