Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022

(-)

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur tata cara penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun peta tersebut. Latar belakangnya adalah bahwa peta ini merupakan sarana informasi penting untuk rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi untuk membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Aspek yang Diliputi: Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
2. Tahapan Penyusunan: Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data.
3. Pelaksanaan: Dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional) dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Pangan Nasional membentuk tim yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pakar.
4. Penetapan: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
5. Penyampaian: Peta Nasional disampaikan kepada Presiden, peta provinsi kepada Kepala Badan Pangan Nasional, dan peta kabupaten/kota kepada gubernur dan Kepala Badan Pangan Nasional.
6. Penyebarluasan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan peta yang telah ditetapkan melalui media elektronik dan nonelektronik.
7. Pemantauan dan Evaluasi: Dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional minimal satu kali setahun.
8. Pembinaan: Badan Pangan Nasional memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah.
9. Pendanaan: Dibebankan kepada APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(-)

(-)