Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Peaturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Usaha Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 40 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Pada IUPHHK dan IPK di Kabupaten 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Produksi Benih Pertanian 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ijin Pengumpulan Uang atau Barang 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Dalam Hutan Tanaman 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Buru 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan tujuan untuk mencabut 14 (empat belas) Peraturan Daerah Kabupaten Buru yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, berdasarkan Surat Gubernur Maluku. Peraturan ini mencabut sejumlah peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek, termasuk tata cara pencalonan dan pemberhentian kepala desa, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan peredaran minuman beralkohol, retribusi izin usaha kepariwisataan, retribusi penggunaan tempat penimbunan kayu, izin usaha produksi benih pertanian, izin pengumpulan uang atau barang, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, izin penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi, pengelolaan usaha pertambangan, organisasi dan tata kerja dinas pertambangan dan energi sumber daya mineral, pajak air tanah, kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat, serta tata cara pemberian izin pertambangan rakyat mineral logam, bukan logam, dan batuan. Dengan pencabutan ini, peraturan-peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

(-)

(-)