Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 3. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011; 5. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang semuanya dilampiri dengan laporan kinerja. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 491.454.061.098,13 dan belanja sebesar Rp. 479.421.889.590,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 12.032.171.508,13. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 96.003.593.127,47. Neraca per 31 Desember 2011 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 915.200.325.249,41, jumlah kewajiban sebesar Rp. 4.091.632.225,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 911.108.693.024,41. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 98.003.593.127,00 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 108.157.888.677,60. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala daerah yang merinci lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(-)

(-)