[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",false,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","89952852-3fba-4e40-be71-ffbbb42ac428","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":76,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":9},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026","number","9","year","2026","published_date","2026-04-14","effective_date","2026-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":54,"_57":58,"_59":60},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[70],{"_6":71,"_57":72,"_59":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"sectors",[77,78,79],"Perdagangan Internasional & Ekspor-Impor","Ketenagakerjaan","Hak Asasi Manusia","location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

impor-perdagangan
2026
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 9, BN.2026 (240)/4 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Impor Barang yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha dengan Kerja Paksa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung penghapusan penggunaan kerja\r\npaksa dan memastikan barang yang diimpor tidak\r\ndihasilkan dari kegiatan usaha dengan kerja paksa, perlu\r\nmengatur impor barang yang dihasilkan dari kegiatan\r\nusaha dengan kerja paksa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nPerdagangan tentang Impor Barang yang Dihasilkan dari\r\nKegiatan Usaha dengan Kerja Paksa; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tim penyelidikan Barang Impor, klarifikasi dan laporan tim penyelidikan\r\nBarang Impor kepada Menteri Keuangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2026. \n 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk mendukung penghapusan penggunaan kerja paksa dalam rantai pasok global dan memastikan bahwa barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia tidak dihasilkan dari kegiatan usaha yang melibatkan kerja paksa.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan larangan bagi importir untuk memasukkan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dengan kerja paksa. Untuk menegakkan ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan diberikan kewenangan untuk membentuk tim penyelidikan yang bersifat lintas kementerian, yang melibatkan kementerian di bidang perekonomian, perdagangan, keuangan, perindustrian, ketenagakerjaan, dan luar negeri. Penyelidikan dilakukan berdasarkan aduan atau informasi yang disertai bukti pendukung. Dalam proses penyelidikan, importir diberikan hak untuk menyampaikan klarifikasi beserta bukti pendukung dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa barang terbukti dihasilkan dari kerja paksa akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut, dan barang tersebut secara tegas dilarang untuk diimpor.

","transitional_provisions","1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap Impor Barang yang dikapalkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified","english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2026
CONCERNING
IMPORT OF GOODS PRODUCED FROM BUSINESS ACTIVITIES INVOLVING FORCED LABOR

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to support the elimination of the use of forced labor and ensure that imported goods are not produced from business activities involving forced labor, it is necessary to regulate the import of goods produced from business activities involving forced labor;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=89952852-3fba-4e40-be71-ffbbb42ac428","actionData","errors"]