Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Juga dikenal sebagai: UU 1/1970 · UU No. 1 Tahun 1970 · UU Nomor 1 Tahun 1970

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Januari 1970Tanggal Penetapan:12 Januari 1970
KetenagakerjaanHubungan Ketenagakerjaan

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaKeselamatan Kerja
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku12 Januari 1970
Tanggal Penetapan12 Januari 1970
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406)

Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Ketentuan substansial mencakup ruang lingkup pengaturan keselamatan kerja di seluruh sektor industri, dengan penekanan pada pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan bahaya lainnya. Pengusaha diwajibkan memenuhi syarat keselamatan, dan terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan pembinaan keselamatan bagi tenaga kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja diatur dalam hal pelaksanaan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung, dan pelaporan. Menteri Tenaga Kerja diberi wewenang untuk memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja demi keselamatan di tempat kerja.

1. Selama satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, pengusaha diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Peraturan perundangan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling tinggi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 2. Pelanggaran peraturan yang lebih lanjut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.