Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Ketentuan substansial mencakup ruang lingkup pengaturan keselamatan kerja di seluruh sektor industri, dengan penekanan pada pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan bahaya lainnya. Pengusaha diwajibkan memenuhi syarat keselamatan, dan terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan pembinaan keselamatan bagi tenaga kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja diatur dalam hal pelaksanaan keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung, dan pelaporan. Menteri Tenaga Kerja diberi wewenang untuk memfasilitasi pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja demi keselamatan di tempat kerja.