Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Peraturan ini mencabut: 1. Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kota Administratif Sorong dalam Kabupaten Sorong dihapus. Peraturan ini mengubah: 1. Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, serta membentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pembentukan ini didasarkan pada pertimbangan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan beban tugas pemerintahan di wilayah tersebut. Dengan pembentukan ini, diharapkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat tercapai, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibukota dari masing-masing daerah yang baru dibentuk, serta mengatur kewenangan daerah otonom dan pembentukan perangkat pemerintahan daerah.

1. Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmian. 2. Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota untuk daerah baru diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. 3. Penyerahan pegawai, tanah, bangunan, dan aset lainnya dari pemerintah daerah lama ke daerah baru harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak peresmian. 4. Pembiayaan awal untuk daerah baru dibebankan pada anggaran daerah lama selama tiga tahun berturut-turut.

(-)