Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola kendaraan dinas di Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih tertib, efisien, akuntabel, dan optimal. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini. Tata kelola kendaraan dinas melibatkan beberapa pihak, termasuk Pengelola Barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I, Kuasa Pengguna Barang, dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas. Kendaraan dinas dibagi menjadi kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, masing-masing dengan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Standar Barang dan Standar Kebutuhan ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas. Penggunaan kendaraan dinas harus disertai dengan dokumen resmi seperti berita acara serah terima dan surat izin pemakaian. Pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas juga diatur untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi baik dan aman.