Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur. Latar belakangnya adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat daerah/aparatur karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah.

Tujuan dari KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Asas penggunaannya meliputi efektifitas dan efisiensi.

Ketentuan substansial meliputi:

1. KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan KDO-S untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pengajuan usulan kebutuhan KDO-S oleh pengguna kepada pengendali KDO-S.
4. Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD.
5. KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
6. Spesifikasi KDO-S bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV) dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.
7. Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2013-2015 yang dibuktikan dengan BPKB atau STNK dan menggunakan plat nomor DT.
8. Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir paling lambat bulan Januari 2016.
9. Nilai sewa KDO-S sesuai dengan standar satuan harga di daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
10. KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi all risk.
11. Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
12. KDO-S harus diatur dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa.
13. Pimpinan SKPD bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan KDO-S.
14. KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah.

(-)

(-)