[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8786a750-5f1b-436c-a133-a170c53894b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 158 Tahun 1954 tentang Pembebanan Pada Saudara Umar Effendi Membayar Ganti Rugi","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 158 Tahun 1954","number","158","year","1954","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembebanan Pada Saudara Umar Effendi Membayar Ganti Rugi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1954
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 158, LLSETKAB : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pembebanan Pada Saudara Umar Effendi Membayar Ganti Rugi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
Keputusan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan keputusan administratif yang spesifik terhadap kasus tertentu.
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
Keputusan ini tidak menggantikan peraturan sebelumnya, tetapi mengacu pada peraturan yang ada, yaitu Staatsblad tahun 1904 No. 241.
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
Keputusan ini tidak mengubah peraturan sebelumnya, tetapi menerapkan ketentuan yang ada dalam Staatsblad tahun 1904 No. 241.
Status berlaku dari peraturan ini
Keputusan ini berlaku secara spesifik untuk kasus Umar Effendi dan tidak memiliki dampak regulasi yang lebih luas.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:
Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab Umar Effendi dalam mengganti kerugian negara akibat penyalahgunaan dana.
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:
Umar Effendi diwajibkan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp. 1.957,25.
Prinsip-prinsip utama yang diatur:
Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab keuangan negara.
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:
Keputusan ini mengacu pada pasal 3 dari Staatsblad tahun 1904 No. 241 untuk menetapkan penggantian kerugian.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:
Keputusan ini berlaku segera setelah ditetapkan dan disampaikan kepada pihak terkait.
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:
Tidak ada ketentuan peralihan yang relevan karena keputusan ini bersifat spesifik untuk individu.
Batas waktu penyesuaian:
Tidak disebutkan batas waktu penyesuaian dalam keputusan ini.
Grandfathering clauses:
Tidak ada ketentuan grandfathering dalam keputusan ini.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi administratif atau pidana baru, karena keputusan ini merupakan penetapan administratif untuk penggantian kerugian negara yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 158 OF 1954

\n\n

WE, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

Having read :

Letter from the Head of the Postal, Telegraph, and Telephone Service dated December 9, 1950 No. 50132/U 1, which reports that according to an inspection on October 21, 1950, in the stamp and seal cash fund held by the monthly probationary employee, Umar Effendi, at the Post and Telegraph Office in Banjarmasin, there was a cash shortage of Rp. 1,957.25, which was found to have been used by him for personal purposes;
Letter from the Minister of Transportation dated May 20, 1953 No. K 2/5/5, addressed to Umar Effendi, in which it is notified that a claim for compensation of Rp. 1,957.25 will be made against him and he is given the opportunity to submit a written defense to the Ministry of Transportation within 14 days after receiving the letter;
Letter from the aforementioned Head of Service dated July 20, 1953 No. 29287/Kug D., which informs that the letter from the Minister of Transportation referred to in point 2 was received by the concerned party on July 2, 1953;
Letter from the Head of Service dated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=8786a750-5f1b-436c-a133-a170c53894b2","actionData","errors"]