Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bermaksud untuk menciptakan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melakukan kegiatan usaha sebagai badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Pemerintah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Koperasi. Ketentuan Substansial: Kewenangan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi ada pada Menteri yang menangani koperasi. Para pendiri harus mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis, disertai dokumen yang diperlukan. Koperasi wajib melapor kepada Menteri dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, sedangkan perubahan yang menyangkut bidang usaha dan pembagian Koperasi memerlukan pengesahan Pemerintah. Selain itu, perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut bidang usaha hanya perlu dilaporkan, tanpa memerlukan pengesahan. Pengumuman pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar juga wajib dilakukan dalam Berita Negara serta disediakan dalam daftar umum untuk diakses oleh masyarakat.
di desktop Anda.