Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2005

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau Nomor 10 Tahun 1982 tentang Retribusi Terminal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat || Berau.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan di Kabupaten Berau. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang transportasi jalan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Terminal Transportasi Jalan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa terminal. Objek retribusi adalah pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas terminal yang meliputi jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, tempat parkir, tempat tunggu penumpang, loket penjualan karcis, pelataran parkir kendaraan pengantar, serta kios/kantin/ruangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas terminal.
2. Golongan Retribusi: Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa terminal didasarkan atas frekuensi pemanfaatan fasilitas terminal.
4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
5. Struktur dan Besaran Retribusi: Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis pelayanan/pemanfaatan fasilitas terminal. Besaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
7. Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah setiap kali masuk terminal atau bulanan, paling lama 1 tahun. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
9. Penetapan Retribusi: Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan retribusi, dikeluarkan SKRDKBT.
10. Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
11. Tata Cara Penagihan: Retribusi yang tidak dibayar dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
12. Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi.
14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
15. Kadaluarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah 3 tahun.
16. Ketentuan Penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(-)

1. Wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, mengakibatkan kerugian, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.