Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut: 1. Ketentuan Bab III bagian delapan pasal 27, pasal 28 pasal 29 dan Lampiran VIII pada Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya.

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Murung Raya. Pembentukan badan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks serta mengakomodir pelaksanaan Undang-Undang terkait perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Badan ini bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Susunan organisasi badan ini terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan sub bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program), bidang-bidang (Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; Kependudukan dan Keluarga Berencana; Data dan Informasi), Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kebutuhan. UPTD memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional. Jenjang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, dan eselon diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya penyelenggaraan badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

(-)

(-)