Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (Dana BOK) Puskesmas. Dana BOK Puskesmas harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana ini melibatkan berbagai pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, dan pejabat teknis terkait. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dilakukan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dan harus diintegrasikan dalam sistem informasi pemerintahan daerah dalam waktu dua tahun sejak peraturan ini diundangkan. Menteri Dalam Negeri, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ini di tingkat nasional dan daerah.

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelola Dana BOK Puskesmas yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan tetap dapat melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.