Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 95 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 ini ditetapkan untuk mengatur penggunaan saksi ahli oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penanganan perkara di lembaga peradilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat memanfaatkan keahlian saksi ahli dalam proses litigasi yang melibatkan kementerian tersebut. Saksi ahli yang digunakan harus memiliki pendidikan minimal S3 dan dapat berasal dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri. Penunjukan saksi ahli dilakukan berdasarkan keahlian yang relevan dengan perkara dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Saksi ahli bertanggung jawab atas pendapat dan penjelasannya di persidangan serta harus menjunjung tinggi moralitas dan mematuhi norma sosial serta peraturan perundang-undangan. Honorarium diberikan kepada saksi ahli berdasarkan kualifikasi keahliannya dengan batas maksimal Rp 25.000.000,00 per sidang.

(-)

(-)