Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat serta kawasan perbatasan negara. Peraturan ini menetapkan penugasan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, meningkatkan kesempatan berusaha, manajemen pengelolaan pasar, omset pedagang, serta kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, kestabilan harga, dan kelancaran arus barang. Penugasan ini tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain dan bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan baik secara fisik maupun administrasi.