Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi melalui pelaksanaan dekonsentrasi. Pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran dilakukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur bertanggung jawab menetapkan perangkat daerah dan pengelola keuangan untuk melaksanakan dekonsentrasi ini. Pelaksanaan dekonsentrasi harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi wajib dilakukan kepada Menteri, mencakup aspek manajerial dan akuntabilitas.

(-)

1. Perangkat daerah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana atau penghentian alokasi dana Dekonsentrasi. 2. Penundaan pencairan dana dikenakan jika tidak ada rekonsiliasi laporan keuangan. 3. Penghentian alokasi dana dilakukan jika laporan keuangan tidak disampaikan setiap 6 bulan atau ada penyimpangan yang ditemukan.