Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Bantaeng 1/2009 · Perda Kabupaten Bantaeng No. 1 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2009

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:26 Februari 2009Tanggal Penetapan:26 Februari 2009
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
LokasiPemerintah Kabupaten Bantaeng
Tanggal Berlaku26 Februari 2009
Tanggal Penetapan26 Februari 2009
Tempat PenetapanBantaeng

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 364.180.871.216,00, belanja daerah sebesar Rp. 381.227.362.008,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (17.046.490.792,00). Pembiayaan daerah meliputi penerimaan sebesar Rp. 18.238.816.960,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 1.192.326.168,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 17.046.490.792,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

(-)

(-)