Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Juga dikenal sebagai: UU 35/2014 · UU No. 35 Tahun 2014 · UU Nomor 35 Tahun 2014

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:17 Oktober 2014Tanggal Penetapan:17 Oktober 2014
Hukum PidanaHak Asasi ManusiaPerlindungan Hak Asasi

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku17 Oktober 2014
Tanggal Penetapan17 Oktober 2014
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Substansial: Perubahan ini mencakup definisi baru dan penambahan hak anak, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual di satuan pendidikan. Undang-Undang ini juga mempertegas kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Selain itu, terdapat penambahan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, seperti anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban eksploitasi.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 76A dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 76C dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 76D dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.